Header Ads

ViralPetang.Com : Menyajikan Berita yang AKURAT, TERPERCAYA dan BERIMBANG. Dengan berbagai kategori berita pilihan dan terkini.

Pemkab Way Kanan Rakor Bersama Kemendagri Bahas Pendanaan Pilkada Serentak 2020

Pemkab Way Kanan Rakor Bersama Kemendagri Bahas Pendanaan Pilkada Serentak 2020


ViralPetang.com (04/06/2020) Way Kanan --- Pemerintah Kabupaten Way Kanan rapat koordinasi via teleconverence bersama Kemendagri bahas Pilkada Serentak Tahun 2020, bertempat di kantor Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Selasa (2/6/2020).

Dalam rakor juga menghadirkan pemateri yaitu, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Anggota KPU dan BAWASLU RI serta Sekjen KPU RI dan BAWASLU RI.

Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch. Ardian mengatakan bahwa tujuan dilaksanakanya rapat koordinasi ini adalah  untuk mengecek pendanaan pilkada tahun 2020.

"Jadi tujuan terkait penundaan tahapan pilkada sekaligus juga pendanaan pilkada, kita cek semuanya, apa saja tahapan teknis pelaksanaan pilkada," jelas Ardian.

Ardian menegaskan bahwa pendanaan untuk Pilkada 2020 jangan digunakan untuk kegiatan lain selain penanganan Covid-19.

"Sebab, hibah bukan merupakan komponen belanja yang harus dirasionalkan, sehingga anggaran untuk pilkada itu dari APBD disiapkan," tambahnya.

Pada rakor ini pemerintah pusat juga menyampaikan agar daerah selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti KPU RI, BAWASLU RI, POLRI dan TNI di masing-masing daerah.

Kepala BPKAD Way Kanan Ade Cahyadi menyampaikan bahwa dalam rakor dimaksud disampaikan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini akan dilaksanakan berbeda dari pilkada sebelumnya.

"Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 diperkiran belum berakhir sehingga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Daerah tentu diharapkan memahami dan lebih menyiapkan diri dalam mensukseskan pilkada serentak ini dengan mempersiapkan secara matang sehingga seluruh rangkaian dan proses hingga Pilkada serentak dapat berjalan sebagaimana mestinya," ucap Ade.

Kemudian, terkait dengan berubahnya berbagai hal pada proses penyelenggaraan Pilkada maka akan dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan.

" Dan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada dengan memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai tahapan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah, KPU, BAWASLU, Polri dan TNI," tutupnya.(*)

Tidak ada komentar

Tulis Komentar Anda yang Baik & Sopan

Indospace Adalah Jasa All In One Pertama di Bandar Lampung